Media sosial hari ini telah bertransformasi jauh dari sekedar etalase pertemanan atau ruangan berekspresi. Dibalik algoritma yang tampak netral, media social adalah sebuah medan pertempuran, arena tempat terjadinya konflik simbolik yang secara terus-menerus mencerminkan pertarungan kekuasaan dan ideologi.
Dalam kacamata sosiologi komunikasi, arena ini tidak bebas nilai. etiap unggahan, tagar (hashtag), hingga meme adalah instrumen wacana yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk menanamkan pengaruh, menormalisasi sebuah ideologi, atau sebaliknya, melakukan resistensi terhadap dominasi. Siapa yang menguasai narasi di media sosial, dialah yang memegang kendali atas realitas yang dipercaya oleh publik.
Benturan Hegemoni dan Resistensi Organik di Indonesia
Di Indonesia, konflik simbolik ini sangat kasat mata ketika kita mengamati benturan antara narasi yang diorkestrasi oleh kekuasaan (melalui buzzer politik atau influencer berbayar) berhadapan dengan aktivisme digital organik dari masyarakat sipil.Salah satu kasus yang terus berulang dan sangat relevan adalah fenomena "Perang Tagar" saat terjadi penolakan terhadap rancangan undang-undang yang kontroversial atau saat mengawal putusan hukum (seperti fenomena Peringatan Darurat Garuda Biru atau pengawalan kasus korupsi yang melibatkan elite politik).Dalam kasus-kasus tersebut, kita melihat dua kekuatan ideologi yang bertarung:
1. Ideologi Elitis/Kekuasaan: Menggunakan kapital yang kuat untuk memobilisasi buzzer. Tujuannya adalah menciptakan "ilusi mayoritas", memecah belah opini publik, dan mendegradasi substansi kritik masyarakat menjadi sekadar gangguan keamanan atau tuduhan radikalisme. Ini adalah bentuk kekerasan simbolik yang difasilitasi oleh ekonomi politik media digital.
2. Ideologi Populis/Akar Rumput: Netizen menggunakan media sosial sebagai ruang publik alternatif (ruang subaltern) untuk melawan. Mereka memproduksi narasi tandingan melalui infografis, utas (thread) edukasi, hingga humor satire untuk melucuti wibawa elite politik.
Pertarungan ini membuktikan bahwa media sosial bukan sekadar ruang pertukaran informasi, melainkan alat produksi hegemoni sekaligus alat perlawanan yang paling efektif saat ini.
Krisis Informasi, Manipulasi Emosi, dan Komodifikasi Konflik
Di tengah benturan tersebut, masyarakat saat ini mengalami krisis informasi dalam memproses narasi buzzer dengan narasi organik. Narasi buzzer sering kali memanipulasi opini dengan mengeksploitasi rute pemrosesan informasi yang dangkal, memainkan emosi, memanfaatkan ketokohan figur politik, hingga menggunakan disinformasi visual berbasis AI (Artificial Intelligence). Tujuannya jelas: membuat masyarakat berhenti berpikir kritis.
Sebaliknya, aktivis digital berupaya menarik masyarakat pada rute pemikiran yang lebih mendalam dengan memaparkan data, infografis hukum, dan argumen logis melalui thread di X (Twitter) atau Instagram. Tidak dapat dipungkiri, dengan dukungan kapital yang masif, pengaruh buzzer lebih sering memenangkan pertarungan narasi di media sosial Indonesia saat krisis politik terjadi. Namun, resistensi itu tidak mati; masih banyak kelompok masyarakat yang melek fakta berkat argumen logis yang terus diproduksi secara organik.
Lebih jauh, dari kacamata ekonomi politik media, konflik ini membawa keuntungan finansial yang besar bagi platform. Pertarungan narasi menghasilkan engagement yang sangat tinggi, dan engagement adalah mata uang utama di media sosial. Fenomena ini tidak berbeda dengan eksploitasi kemiskinan seperti tren live mengemis yang kerap dijadikan tontonan demi meraup views dan gifts. Kemarahan publik dan krisis politik kini ikut dijadikan komoditas demi mempertahankan traffic dan mendominasi trending topic. Elite yang berkuasa memiliki kapital untuk mendanai produksi wacana ini, sementara platform digital menikmati keuntungan dari sirkulasi kemarahan tersebut.
Kesimpulan
Media sosial di Indonesia saat ini bukan sekadar ruang demokrasi, melainkan sebuah industri yang mengkomodifikasi konflik. Pertarungan simbolik antara hegemoni penguasa dan resistensi sipil tidak hanya menentukan kebenaran mana yang diakui publik, tetapi juga menunjukkan dominasi pemilik modal dalam memonopoli perhatian audiens.Meski algoritma dan kekuatan kapital sering kali memenangkan kelompok penguasa, keberadaan audiens yang kritis dan aktivisme digital yang berbasis data membuktikan bahwa hegemoni tidak pernah bisa berkuasa secara mutlak. Publik harus semakin sadar bahwa kemarahan dan perdebatan mereka di ranah digital sering kali tidak sekadar menjadi bentuk partisipasi politik, melainkan sedang ditambang sebagai komoditas politik dan ekonomi oleh mereka yang memiliki kuasa.
No comments:
Post a Comment